Praktik perkawinan anak sampai saat ini masih mudah ditemukan di pedesaan dan perkotaan di Indonesia, meskipun tingkat pendidikan anak perempuan dan laki-laki semakin meningkat. Perkawinan anak merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi anak, karena dapat membatasi pilihan dan kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, memanfaatkan peluang ekonomi, dan mengembangkan diri mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berangkat dari hal ini, Rutgers WPF Indonesia bersama Plan International Indonesia melaksanakan program Yes I Do (YID), sebuah aliansi bersama yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja, dan praktik berbahaya bagi kesehatan reproduksi anak perempuan di Kabupaten Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat. Program ini berjalan dari tahun 2016 dan akan berakhir pada tahun 2020 ini.

Kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender, dengan memastikan remaja/anak perempuan menuntaskan pendidikan dasar 12 tahun tanpa terkendala karena perkawinan ataupun kehamilan tidak diinginkan pada remaja perempuan. 

Yes I Do - Rutgers Indonesia

Bersama Warga Desa Mencegah Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja, dan Praktik Berbahaya bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan

Program Yes I Do, bekerja sama dengan mitra lokal di tingkat desa, kabupaten, dan nasional dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu: 

Peningkatan Kapasitas 

 Pemberdayaan Remaja

 Advokasi

 Monitoring dan Evaluasi

Yes I Do - Program Rutgers Indonesia

 Wilayah Kerja

Yes I Do - Rutgers Indonesia

Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Rembang

Mitra Kerja

PKBI Jawa Barat (Sukabumi), PKBI Jawa Tengah (Rembang), Rutgers Lombok Barat (Lombok Barat).

Jaringan Kerja 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, Agensi UN (UNFPA dan UNICEF), Pusat Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Departemen Agama, Dinas Kesehatan, BKKBD, Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kantor Urusan Agama, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pengadilan Agama, Kepolisian, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Program Yes I Do didukung oleh

Ministry of Foreign Affairs Netherlands (MoFa)

Laporan program Yes I Do

  1. Baseline Report Indonesia Yes I Do
  2. Yes I Do Divorce Study 2019
  3. Yes I Do Indonesia Midline 2019